MENSOS RISMA HAPUS 9 JUTA DATA PENERIMA BANSOS INI, LAKUKAN HAL INI UNTUK MENDAPTKANNYA KEMBALI

 

Sahabat social tepatnya kemarin hari senin 27 September 2021 kemsos baru saja merilis data penerima bantuan JKN KIS PBI, bagi sahabat social yang tadinya terdaftar sebagai penerima JKN KIS yang PBI atau yang gratis bisa saja setelah update data tersebut namanya tidak muncul lagi, begitu juga sebaliknya, bisa jadi yang tadinya belum mendapatkan pada bulan September ini sudah di tetapkan mendapatkan JKN KIS yang PBI.



Bagi sahabat social yang namanya masuk kedalam DTKS seprti peserta PKH, BPNT dan BST maka peluangnya untuk mendapatkan JKN KIS lebih besar. Bantuan KIS PBI merupakan salah satu bansos layanan kesehatan yang diberikan oleh penmerintah, sebenarnya peserta JKN KIS PBI setiap bulannya preminya dibayarkan oleh pemerintah yaitu senilai 42.000 untuk satu orang dan ini merupakan premi untuk layanan kesehatan di kelas 3, kita bisa bayangkan jika dalam 1 keluarga ada 6 anggota berti setiap bulan pemeriantah membayarkan JKN tersebut senilai 252.000.

Jadi pesertanya tidak mendapatkan tunai tersebut ya… akan tetapi mendapatkan jaminan layanan kesehatan jika masuk kedalam Rumah sakit, silahkan sahabat social cek semua anggoata keluarganya di https://cekbansos.kemsos.go.id ya…

Dan yang lebih mengejutkan kemensos telah menghapus 9 juta data penerima JKN KIS disebabkan karena ada data yang tidak padan, dan ada juga yang meninggal  dan NIK ganda. Bagi kami pribadi jumlah 9 juta merupakan jumlah yang cukup banyak, apakah sahabat social termasuk salah satunya ?

Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut, terdapat tiga regulasi terkait dengan program PBI-JKN. Pertama pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diatur pada Pasal 14 ayat 2 bahwa penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Baca Juga : BST BANTUAN SOSIAL TUNAI RESMI DISTOP MENSOS RISMA

Kedua, pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan pada Pasal 8 (2) bahwa identitas peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas yang terintegrasi dengan NIK, kecuali untuk bayi baru lahir. Jadi harus padan dengan Dukcapil.

Ketiga dengan merujuk pada Permensos Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Disebutkan pada Pasal 4, bahwa PBI JK bersumber dari DTKS yang ditetapkan oleh Menteri.

Jadi pada point yang kedua tersebut meruapkan penyebab terbesar banyak data yang dihapus oleh kemensos disebabkan data yang tidak padan dukcapil, karena sudah menjadi rekomendasi KPK dan BPK bahwa data penerima bansos harus padan dukcapil.

Lalu bagaimana nasib 9 juta data yang telah dikeluarkan tersebut,? Jadi kemensos memberika kesempatan kepada daerah untuk memeperbaikinya atau mengusulkan data baru yang NIK nya sudah padan dukcapil dan masih berstatus miskin. Dan penetapannya jika sudah padan yaitu di minggu pertama setiap bulannya…

Kami sarankan untuk yang tadinya mendapatkan JKN KIS PBI dan saat dicek statusnya tidak terdafta lagi, jika memang masih layak maka segera perbaiki data dirinya di dukcapil setempat. Agar dapat kembali mendapatkan JKN KIS yang PBI

Subscribe to receive free email updates:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

tinggalkan pesan