Calon Perangkat Desa Wajib Berijazah SMA/SMU



Sahabat menarasiger.com Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan Dana Desa melalui APBN maka perlu dipersiapkan langkah-langkah untuk mengawal dan mensukseskan kebijakan tersebut. Salah satunya dengan hadirnya Undang-Undang Desa, yang didalamnya juga mengatur tentang SDM yang akan mengelola Dana Desa.



Dan untuk meningkatkan kinerja di Desa maka ada kebijakan yang mengatur tentang perangkat desa, dan semua tertuang dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah.  Sebelum membahas lebih dalam Calon Perangkat Desa Wajib Berijazah SMA/SMU, terlebih dahulu kita pahami siapa yang dimaksud dengan perangkat desa?

Pada pasal 1 angka 5 Permendagri 83/2015 disebutkan Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan kordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Pasal 48 UU Desa jo. Pasala 61 PP Desa menyebutkan,  Perangkat Desa Terdiri dari  :

a.     Sekretaris Desa
b.    Pelaksana Kewilayahan, dan
c.    Pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 disebutkan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.


Kemudian pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 disebutkan bahwa Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

1.    berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2.    berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3.    dihapus;
4.    memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Dalam pasal 2 ayat  (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 disebutkan bahwa Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Dalam pasal 2 ayat  (4) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 disebutkan bahwa Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 ditetapkan dalam peraturan daerah.

Demikianlah penjelasan singkat tentang pengertian Perangkat Desa dan persyaratan Calon Perangkat Desa Wajib Berijazah SMU atau Yang Sederajat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.


Subscribe to receive free email updates:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

tinggalkan pesan